Teori-Teori Perpajakan Negara

 

minutesjam

Teori-Teori Perpajakan Indonesia

Teori-teori ini memberikan landasan filosofis dan konseptual menagapa pajak dipungut dan bagaimana seharusnya pajak itu di terapkan.

1. Teori Asuransi

Teori ini menganggap negara sebagai perusahaan asuransi. Rakyat membayar premi (pajak) kepada negara untuk mendapat perlindungan atas jiwa dan harta benda mereka seperti peperangan, bencana alam, dll). Semakin besar perlindungan yang di terima semakin besar pula pajak yang harus di bayar.

2. Teori Kepentingan (Negara Memberikan Perlindungan Kepentingan)

Teori ini menganggap negara memberikan perlindungan atas kepentingan warga negara. misalnya pengusaha memiliki aset besar dan membutuhkan perlindungan keamanan lebih, seharusnya membayar pajak lebih besar.

3. Teori Daya Pikul (Kemampuan Membayar)

Teori ini menjadi dasar sistem perpajakan modern yang menyatakan bahwa pajak harus di pungut berdasarkan kemampuan ekonomi seseorang untuk memikul beban pajak yang artinya meraka yang memiiki kekayaan atau pendapatan lebih besar harus membayar lebih besar.

4. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini berlandasan setiap warga negara harus membayar pajak karena mencerminkan wujud kewajiban mutlak atau bakti setiap warga negara terhadap negaranya.

5. Teori Kesejahteraan

Teori ini melihat pajak sebagai kontribusi yang di perlukan untuk membiayai barang dan jasa publik (konsumsi kolektif) yang tidak di sediakan secara efisien oleh pasar, seperti pertahanan, jalan umum, penerangan jalan, atau sistem hukum. Pajak adalah harga yang dibayar masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari barang publik ini.

Relevansi Teori dengan Sistem Perpajakan Indonesia

Struktur dan Otorirtas Perpajakan Indonesia

Pembagian jenis pajak 

1. Pajak Pusat

pajak yang kewenangan pemungutannay berada pada pemerintah pusat dan hasilnnya di gunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Jenis-Jenis pajak pusat utama:

Pajak Penghasilan (PPh) Yaitu pajak yang di kenakan atas penghasilan yang di terima atau diperoleh orang pribadi atau badan selama satu tahun pajak. PPh mencakup berbagai jenis penghasilan seperti, gaji, honorium, laba, usaha, sewa, bunga, dividen, dan royalti. PPh memiliki berbagai pasal 21, PPh Pasal 22 (atas impor/ekspor), PPh pasal 23 (modal, jasa, hadiah, dan penghargaan), PPh pasal 25 (angsuran pajak), PPh Pasal 26 (penghasilan wajib pajak luar negeri), dan PPh Final (UMKM 0.5%)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. PPn adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dapat dialihkan kepada konsumen akhir. Barang dan jasa yang di kecualikan oleh undang-undang untuk dikenai PPn seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, bahan pokok. Tarif ppn standart di indonesia yaitu 11% (sesuai UU HPP)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) Yaitu Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang-barang mewah tertentu. PPnBm bertujuan untuk mengurangi barang mewah, melindungi industri dalam negeri, dan menciptakan keadilan. Barang yang di kenakan PPnBm biasanya adalah kendaraan mewah, kapal pesiar, dan properti mewah.

Bea Materai Yaitu Pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum, seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi, atau dokumen transaksi surat berharga. Tarif bea materai saat ini adalah Rp 10.000 (sesuai UU No.10 Tahun 2020).

Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) Sektor PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3) meskipun PBB Termasuk pajak daerah, PBB atas objek pajak di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan adalah pajak pusat yang di pungut oleh DJP.

2. Pajak Daerah

Pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah (provinsi dan kota/kabupaten) dan hasilnya digunakan untuk pengeluaran biaya (APBD)

Pajak Provinsi

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
• Pajak Air Permukaan (PAP)
• Pajak Rokok (sebagian di alokasikan ke provinsi)

Pajak Kabupaten/Kota

• Pajak Hotel
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Reklame
• Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
• Pajak Parkir
• Pajak Air Tanah
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB)
• Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (PBB-P2)
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Halaman 2

Selanjutnya

Fungsi Pajak Dalam Ekonomi Nasional

minutesjam

Fungsi Pajak Dalam Ekonomi Nasional

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair atau Financial)

Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai negeri dan pengeluaran pembangunan seperti pembangunan jalan tol, sekolah, rumah sakit dll. Anggaran negara sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk menjaga stabilitas fiskal dan melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang. sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) negara di sokong penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulerend atau Stabilizer)

pengendalian inflasi

Jika terjadi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat menaikan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat, sehingga permintaan agregat menurun dan harga cenderung stabil.

mendorong investasi

pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak seperti pengurangan pajak atau pembebasan pajak untuk periode tertentu kepada sektor industri tertentu yang dianggap strategis atau padat karya untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

mengendalikan konsumsi barang tertentu

pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi kesenjangan sosial. Pajak cukai pada rokok dan minuman beralkohol bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut demi kesehatan masyarakat.

perlindungan industri dalam negeri

tarif bea masuk yang tinggi dapat di kenakan pada barang impor tertentu untuk melindungi industri dalam negeri agar mampu bersaing.

contoh dalam sosial

pajak karbon

pajak di kenakan pada emisi karbon untuk mendorong perusahaan dan individu mengurangi jejak karbon mereka demi lingkungan yang lebih bersih.

insentif  pajak untuk pendidikan atau riset

pemerintah dapat memberikan potongan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pendidikan atau penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi.

3. Fungsi Stabilitas Ekonomi

Pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. pemerintah dapat mengguanakan instrumen pajak untuk meredam gejolak ekonomi, baik saat terjadi resesi maupun booming

saat resesi

pemerintah dapat mengurangi tarif pajak atau memberikan stimulus pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi, sehingga kegiatan ekonomi kembali lebih bergerak.

saat ekonomi booming (overheating)

pemerintah dapat menaikan tarif pajak untuk menyerap likuiditas di pasar, mencegah inflasi berlebihan, dan menjaga keseimbangan ekonomi. ini berfungsi sebagai stabiisator otomatis dalam perekonomian.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Fungsi Pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan antara individu atau kelompok masyarakat. sistem perpajakan yang progresif, dimana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, memungkinkan pemerintah mengumpulkan lebih banyak dana dari kelompok berpenghasilan tinggi.

Halaman 3

google.com, pub-5119339336359505, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Karakteristik Utama Pajak

minutesjam

Pajak adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling kuat dan berpengaruh dalam suatu negara. yang secara umum dapat di definisikan sebagai iuran wajib yang di bayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa adanya imbalan langsung yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara demi kepentingan seluruh masyarakat.

Karakteristik Utama Pajak

1. Iuran Pajak

Iuran wajib pajak melainkan kewajiban yang di atur oleh undang-undang. Setiap warga negara atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu memiliki hukum untuk membayar pajak.

2. Dipungut Berdasarkan Undang-Undang

Kekuatan pemungutan pajak berasal dari undang-undang yang berlaku yang dapat menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik pungutan liar. berbagai undang-undang mengatur jenis pajak seperti subjek pajak, objek pajak, dan prosedur pemungutannya.

3. Tidak Ada Imbalan Langsung (Kontraprestasi Langsung)

pembayaran pajak tidak langsung yang di balas dengan layanan spesifik atau barang tertentu dari pemerintah seperti anda membayar PPh tetapi di balas pemerintah dengan imbalan pajak bersifat tidak langsung seperti dalam bentuk fasilitas umum dan layanan publik.

4. Digunakan Untuk Keperluan Negara Bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat

Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan)penyediaan layanan publik (pendidikan, kesehatan, keamanan), hingga pembayaran utang negara dan subsudi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Halaman 1

Selanjutnya

google.com, pub-5119339336359505, DIRECT, f08c47fec0942fa0